NAGEKEO - Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Ragion Bali dan Nusa Tenggara, Antonius Johanis Bala tak berkutik dalam Dialog Interaktif yang digelar di Aula Polres Nagekeo, Senin (25/4/2022).
Dialog interaktif itu sengaja digelar Polres Nagekeo atas dasar permintaan PPMAN sendiri yang dikirim melalui surat terbuka kepada Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata beberapa waktu lalu.
Sebelum acara dialog interaktif itu dibuka, John Bala acap memaparkan tentang perannya di Nagekeo. Namun ketika memasuki sesi dialog John Bala justru memilih diam.
"Saya tentu tidak akan merespon permintaan Pak Kapolres karena di dalam agenda itu tidak secara spesifik saya harus mempresentasekan, itu hak politik saya dalam berdemokrasi untuk beropini. Ketika ada pihak berkebaratan atas tulisan saya, bisa langsung berkomentar pada media itu (facebook) karena secara teknologi tersedia untuk melakukan koment, bahkan saya di maki oleh banyak orang, "
"Kalau banyak menganggap saya kapan tidak pernah terlibat di Mbay dan lain sebagainya saya menjelaskan di awal. kemudian kami juga terlibat minta bantuan dari masyarakat Olaia dan Negedhawe telibat dalam advokasi itu kemudian terlibat juga secara advokasi gedung DPRD Nagekeo, "
"Kita pernah menyelenggarakan masyarakat adat Nusa Tenggara Timur yang menjadi cikal bakal terbentuknya aliansi adat masyarakat nusantara di hotel stela sasandi, waktu itu Alm. Vinsen Sina Mosa Fo'a masih hidup, "
"Terima kasih Pak Kapolres kami senang sekali bahwa surat yang kami sampaikan itu direspon dan kami sungguh dihormati karena kami menduga bahwa kami akan diskusi satu ruangan terbatas dengan Kapolres sendiri namun ternyata kami diapresiasi oleh sekian banyak orang yang hadir di tempat ini kami bangga untuk itu, " kata John Bala sebelum sesi acara dialog interaktif dibuka.
Usai sesi dialog dibuka, pertanyaan demi pertanyaan, statement demi statement-pun dilontarkan oleh audiens kepada John Bala. Akan tetapi John Bala malah enggan berkata-kata.
Bahkan audiens mencercanya agar ia tidak mencampuri terlalu jauh urusan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo dan juga dia diminta hengkang dari bumi Nagekeo.
Seperti penyataan Gusti Bebhi salah seorang Tokoh Muda Ndora. Dihadapan John Bala Cs, Gusti menyatakan, ada unsur geopolitik di dalam penolakan kehadiran Waduk Lambo di Nagekeo. Pasalnya hadirnya Waduk Lambo menjadi ketakutan tersendiri bagi daerah lain dimana Nagekeo dengan sendirinya akan menjadi ibu kota provinsi jika waduk tersebut jadi dibangun.
Menurutnya, John Bala selaku Koordinator PPMAN, harus mengetahui betul bahwa yang menolak pembangunan waduk itu adalah benar-benar warga Ndora. Sebab, jika satu orang saja yang melakukan penolakan, jangan menjustifikasi bahwa semua warga Ndora menolak.
"Pak John saya salut menyuarakan hak masyarakat adat. namun saya melihat ini ada geopolitik yang sedang dibangun. Ada ketakutan-ketakutan sendiri kalau waduk ini jadi, Nagekeo akan menjadi ibu kota provinsi. Nagekeo ini kekurangan air lo, nah ketika ada waduk, Nagekeo akan kelimpahan air nah disini saya melihat kawan-kawan AMAN getol juga. berbicara tentang Ndora saya orang Ndora saya punya suku, jangan atas nama satu orang saja yang menolak waduk, AMAN menjustifikasi bahwa kami orang semua menolak namun kenyataan tidak seperti itu Pak John. Waduk Lambo sudah final dan sudah mulai kerja jangan pernah mengganggu proses pembangunannya, " tegas Gusti.
Senada dengan Gusti Bebhi, Kepala Desa Labolewa Marselinus Ladho berujar, jika ada masyarakat yang dimaksud AMAN melakukan penolakan pembangunan Waduk Lambo dan mempersoalkan tentang tanah ataupun lokasi, secara tegas dia meminta untuk ditunjukan agar persoalan itu jelas.
Katanya lagi, aksi pencabutan bendera AMAN disepanjang pagar pekarangan rumah milik warganya beberapa waktu lalu, merupakan inisiatif dia bersama masyarakat pendukung pembangunan waduk. Dimana mengakunya, AMAN sudah tanpa izin menancapkan bendera mereka di wilayah nya.
Atas aspirasi masyarakat mendukung pembangunan Waduk Lambo, Marsel juga meminta agar aliansi itu segera angkat kaki dari Nagekeo.
"Kalau ada masyarakat menolak, yang mereka persoalkan itu tanah dimana, lokasi dimana sehingga jelas. Saya yang memerintahkan untuk mencabut bendera AMAN yang ditancap di wilayah administrasi saya beberapa waktu lalu. Karena saya selaku kepala wilayah tanpa seizin saya AMAN menancapkan bendera mereka di wilayah saya. Dan atas aspirasi masyarakat mendukung pembangunan waduk, AMAN kami minta keluar dari Nagekeo, " sebut Kades Marsel.
(Next report)
